ojk

OJK Akan Memperketat Pengawasan Pada Bisnis Fintech

VARIOUS

OJK Akan Memperketat Pengawasan Pada Bisnis Fintech

ojk

 

duniagaringo.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan aturan baru terkait pengawasan terhadap jasa keuangan, termasuk perusahaan financial technology atau  fintech  pada sektor layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi.

Aturan baru itu bertujuan untuk mengawasi perilaku penyedia jasa keuangan dalam menawarkan produknya dan menjalankan bisnisnya secara keseluruhan.

Hal ini juga bertujuan untuk meminimalisasi persoalan yang timbul dari pengaduan konsumen terhadap layanan jasa keuangan, baik di perusahaan fintech, perbankan, hingga perusahaan asuransi.
Adapun pengawasan tersebut dilakukan oleh OJK karena baru-baru ini salah satu perusahaan fintech yang bernama RupiahPlus melakukan penagihan utang kepada konsumennya dengan mengakses kontak di luar yang didaftarkan oleh konsumen itu sendiri. Bahkan, perusahaan itu juga mengancam hingga memaki konsumen.

Saat ini, OJK sesungguhnya  telah memiliki aturan perlindungan konsumen yang tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) No. 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Namun, pada saat pembuatan Peraturan OJK tersebut, regulator belum memasukkan perusahaan fintech di dalamnya. namun , seluruh aturan perlindungan konsumen tetap mengacu pada Peraturan OJK tersebut.

“Di dalam peraturan itu poin-poinnya sudah ada semua, hanya saja  memang tidak ada fintech, tapi fintech sudah merupakan  penyedia jasa keuangan juga,”

Dalam aturan yang baru nanti, OJK tetap akan memperlakukan pelaku jasa keuangan dengan konsumen secara adil dan seimbang. Dengan demikian, jika konsumen dinilai berlebihan dalam mengadukan suatu perusahaan, maka OJK akan menimbang lagi aduan tersebut. Sehingga OJK tidak memihak konsumen, semua seimbang antara hak konsumen dan pelaku jasa keuangan itu dan peraturan baru itu akan segera diterbitkan. Namun,  kapan pastinya OJK masih merilis aturan tersebut sehingga belum dapat dipastikan, kita tunggu saja.

 Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia mengklaim belum ada laporan terkait penyalahgunaan data nasabah atau pengguna pada perusahaan  finansial teknologi (fintech) di bidang sistem pembayaran. Regulator sistem pembayaran ini pun menegaskan terdapat sanksi bagi fintech yang kedapatan menyalahgunakan data nasabah. 

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan BI Nomor18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, fintech yang menyelenggarakan jasa sistem pembayaran dilarang menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran. Sepanjang fintech itu melakukan kegiatan sistem pembayaran maka dia harus menjaga kerahasiaan data nasabah.

Jika melanggar, sesuai Pasal 35 PBI 18/2016, perusahaan fintech bisa dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda, penghentian sementara sebagai atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran dan/atau pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Selain itu, BI juga akan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan terhadap aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, aspek perlindungan konsumen, aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta aspek lainnya. 

Sebelumnya, fintech di bidang pinjam meminjam (peer to peer lending)  seperti perusahaan RupiahPlus kedapatan menyalahgunakan akses data pribadi peminjamnya. Sehingga OJK selaku regulator pun disebut telah memberikan sanksi pada perusahaan tersebut. 

Agar peraturan yang sudah di tetapkan oleh OJK untuk segera di jalankan oleh perusahaan fintech sehingga tidak menimbulkan pelanggaran yang telah diatur didalamnya karena ada payung hukum yang berlaku.

 

Baca juga : – Negara Pengguna Internet Terbanyak di Asia Pasifik 2018

                  – Kursus digital marketing SB1M kurikulum yang terbaik di jakarta

                  – Bagaimana kah tips dan trik untuk berbisnis online ?

 

 

@ringo

Leave a Reply